ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum Polrestabes Makassar; dan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan dilaksanakan di Kota Makassar.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya perkara tertentu saja yang dilanjutkan oleh Penyidik Polrestabes Makassar ke pengadilan sementara perkara dimana para pihak sepakat untuk berdamai maka diselesaikan dengan pendekatan restorative justice oleh pihak penyidik. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian seyogianya dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan pendekatan restorative justice yaitu suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Selain itu dapat pula dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) yaitu pengambilan keputusan oleh majelis hakim terhadap suatu perkara yang ditanganinya dan sebelumnya mendengarkan dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan atau kuasa hukumnya serta kesaksian dari para saksi, sehingga dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan.