PENGGANDAAN HAK CIPTA DALAM BENTUK VCD PADA DUNIA FILM (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1997 TENTANG HAK CIPTA)

Elvino Allonsus Mandagie (95 02 047), judul skripsi Penggandaan Hak Cipla Dalam Benluk VCD (Ditinjau dari Undang Undang No.12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta), di bawah bimbingan Ibu H. Nurhayafi Abbas,S.H.,M.H., dan Ibu Padma D.Liman.S.H.

Perkembangan teknologi informasi hiburan yang begitu cepat sekarang ini, memberikan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang untuk menikmatinya, salah satunya yang lagi trend dimasyarakat adalah hiburan dengan menikmati tontonan film dalam media VCD. Namun dalam perkembangannya sekarang ini banyak beredar dimasyarakat VCD bajakan, dan ini merugikan negara, pencipta, pemegang lisensi.

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini berlokasi di Jakarta, yaitu Pada Kantor PT. Hyperdisc Jayapulra yang beralamat di Jalan Harum Manis 11A-13 Jakarta. Data primer tersebut ditambah data sekunder yang penulis peroleh dari berbagai literatur, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Penelitian tersebut dialas bertujuan untuk:(1) Untuk mengetahui penyebab maraknya penggandaan VCD bajakan, (2) Untuk mengetahui sejauh mana perananan pemerintah dalam hal ini lembaga Sensor Film melindungi suatu karya cipta, (3) Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan konsumen dalam menikmati suatu ciptaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

Sebagai bahan masukan bagi pemilik persewaan/penjualan VCD untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya dengan membeli/mempersewakan VCD yang original/asli., (2) Sebagai bahan yang diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jauh tentang manfaat dan keuntungan memiliki VCD original/asli, (3) Sebagai bahan informasi bagi aparat penegak hukum dalam menanggapi dan menanggulangi semakin maraknya peredaran VCD bajakan.

Hasil penelitian Ini menunjukkan bahwa penggandaan VCD yang marak dimasyarakat bukan karena ketidaktahuan masyarakat akan hukum namun karena aspek ekonomis dai kurangnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.