TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)

Elvi Fakhri Rezi, B 111 02 793-1. Tinjauan Terhadap Pratek Diskriminasi Dalam Penguasaan Pasar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoi dan Persaingna Usaha Tidak Sehat (studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar Baru dan Toko Sinar Alam Pralama). Di bawah bimbingan Nurhayati Abbas. (selaku pembimbing I) dan Winner Sitorus, (selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pelaku usaha yang telah menyebabkan praktek diskriminasi, serta mengetahui pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan praktek diskriminasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar dengan objek penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pewakilan Makassar, PT. Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar Baru dan toko Sinar Alam Pratama. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten. Disnmping wawancara, juga dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan majalah yang berkaitan dengan materi, penelitian penulisan skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelaku usaha yang telah menyebabkan praktek diskriminasi dapat ditentukan dengan melihat adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku distributor terh 3dap pelaku usaha selaku pengecer yang sama dan bergerak di bidang ya ,g sama pula dimana pelaku usaha selaku distributor tersebut memiliki po>isi dominan. Dalam hal ini pihak distributor memiliki kekuasaan yang besar dalam memberikan perlakuan. Sedangkan pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktek diskriminasi adalah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya pemberitahuan putusan Komisi, terlapor wajib melaksanakan putusan Komisi tersebut dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPPU. Dalam mengawasi pelaksanaan sanksi tersebut KPPU membentuk satu tim monitoring.