PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di Ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Amir Ilyas, B 111 01 099, Perlindungan Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di Ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), di bawah bimbingan Aswanto sebagai konsultan I dan Kaisaruddin Kamaruddin sebagai konsultan II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor menurut KUHAP dan Undang-Undang Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Kota Makassar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan terhadap saksi pelapor dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kota Makassar belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya saksi pelapor yang tidak memperoleh perlindungan dari kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tidak terlindungi daii ancaman kekerasan yang dilakukan tersangka, tidak terlindungi dan kerugian matenl yang mungkiri timbul karena keharusannya menjadi saksi seria tidak terlindungi dari upaya tersangka untuk membujuk saksi.

Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap saksi adalah: a. faktor substansi dalam hal ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang belum mengakomodir secara sempurna kepentingan para saksi yang seharusnya terlindungi, b. faktor struktur dalam hal ini tindakan para aparat yang justru melakukan kekerasan terhadap saksi, c. sikap masyarakat dalam hal mi masih kurangnya kesadaran dari mereka untuk memberikan kesaksian.