PEMBAGIAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG N0.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA N0.63/KPPU-L/2008)

AMALIYAH (B11105138). Pembagian Wilayah dalam Perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Perkara NO.53/KPPU-L/2008), dibimbing oleh Nurhayati Abbas dan Winner Sitorus.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh AKLI (Asosiasi Kontraktor Listnk dan Mekanikal Indonesia) sebagai sebuah asosiasi yang menaungi para pelaku usaha di bidang ketenagalistnkan dalam melakukan pembagian wilayah dan untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan KPPU dalam memutus perkara pembagian wilayah oleh AKLI.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan Daerah KPPU Kota Makassar, Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sulawesi Selatan, dan Kantor PT.PLN Sulseltrabar untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan berdasarkan metode penelitian lapangan (fie/d research) dan penelitian kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analisis terhadap fakta dan data yang diperoleh, maka hasil dari penelitian ini, antara lain: (1) Kewenangan yang dimiliki oleh AKLI dalam melakukan pembagian wilayah berdasarkan kepada SK Direksi Perum PLN No.051/DIR/1980 dan hasil kesepakatan dalam Munas serta Musda AKLI. Penggunaan kedua aturan tersebut dilatar belakangi untuk melindungi penggolongan PJT, yaitu ahli muda didalam melakukan pekerjaannya yang terbatas pada pemasangan instalasi rumah. Akan tetapi, kedua dasar hukum yang digunakan oleh AKLI sebenarnya sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah diatur dalam Pasal 9. UU No.5 Tahun 1999 dan UU No.10 Tahun 2004; (2) Pertimbangan KPPU dalam memutus perkara pembagian wilayah yang dilakukan oleh AKLI berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dan ditemukan oleh KPPU. yaitu bahwa asosiasi merupakan pelaku usaha yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya. Dasar kewenangan yang digunakan AKLI dalam melakukan pembagian wilayah kerja tidak masuk ke dalam hierarki peraturan Perundang-undangan sesuai dalam UU No.10 Tahun 2004 sehingga hal tersebut bukan merupakan hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 Huruf (a) UU No.5 Tahun 1999. Pembagian wilayah AKLI mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antara para anggota AKLI.