ANALISIS YURIDIS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP PELANGGARAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA

Ahmad Dodi B III 04 029. Analisis Yuridis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran Hak Tersangka/Tordakwa Pada Sistem Peradilan Pidana, di bawah bimbingan Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM, selaku Pembimbing I dan Dr. Slamet Sampurno.S.H, M.H., selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan lembaga Bantuan Hukum dalam proses ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap pelanggaran hak tersangka/terdakwa dan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam melindungi hak-hak tersangka/terdakwa pada sistem peradilan pidana.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum yaitu memberikan bantuan hukum atau mendampingi tersangka/terdakwa dalam menjaga dan mengawal hak-hak tersangka/terdakwa. Lembaga bantuan hukum memberikan jaminan kepastian hukum terhadap jaminan yang diberikan oleh KUHAP pada saat terjadi kesalahan dalam hal penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di pengadilan, yaitu jaminan terhadap hak tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi

LBH berperan dalam setiap tahap baik dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi, melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa dengan mengadakan penerangan dan penyuluhan hukum serta konsultasi hukum, dan mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh Tersangka/Terdakwa yang tidak mampu baik dari segi ekonomi maupun politik, yang dikhawatirkan akan terjadi diskriminasi hukum. LBH juga mendampingi dan melakukan pembelaan serta membantu tersangka/terdakwa menuntut haknya berupa ganti kerugian dan rehabilitasi pada saat terjadi pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa khususnya dalam proses upaya paksa yang dilakukan oleh aparatur hukum dalam sistem peradilan pidana, selain itu, kehadiran Lembaga Bantuan Hukum merupakan keseimbangan antara kekuatan penegak hukum dengan kekuatan Tersangka/Terdakwa. Faktor yang menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum terhadap penuntutan rehabilitasi dan ganti kerugian atas kesalahan dan pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa, yaitu minimnya kesadaran Tersangka/Terdakwa akan hak-haknya yang seharusnya dipertahankan, birokrasi dan administrasi peradilan yang tidak efektif dan efesien sehingga belum mampu melaksanakan hak ganti kerugian bagi TersangkafTerdakwa, serta minimnya integrasi dan koordinasi antara sesama penegak hukum hal ini disebabkan oleh sikap penyidik yang masih beranggapan bahwa LBH adalah musuh.