Wulan, Sri (2022) TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS HILANGNYA LEMBAR PERTAMA AKTA = LEGAL RESPONSIBILITY OF LAND DEED OFFICERS FOR THE LOSS OF THE FIRST SHEETS OF DEED. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B022181006_tesis_24-08-2022 cover1.png
Download (143kB) | Preview
B022181006_tesis_24-08-2022 1-2.pdf
Download (489kB)
B022181006_tesis_24-08-2022 dp.pdf
Download (46kB)
B022181006_tesis_24-08-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 14 October 2024.
Download (723kB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK
SRI WULAN. Tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Hilangnya Lembar Pertama Akta (dibimbing oleh Muh. Hasrul dan Ilham Arisaputra).
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis: (1) bentuk pertanggungjawaban PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta akibat kesalahannya; dan (2) bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh klien yang dirugikan akibat hilangnya lembar pertama akta akibat kesalahan PPAT.
Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Makassar, Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi literatur selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk tanggung jawab PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta akibat kesalahannya yaitu bertanggung jawab secara administratif dan juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 BW, yaitu karena kesalahan PPAT tersebut mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Tanggung jawab administratif PPAT yaitu dengan memberikan solusi konkrit kepada klien tersebut, yaitu dengan membuatkan surat keterangan PPAT bahwa benar pernah terjadi transaksi peralihan hak dari penjual kepada klien di hadapan PPAT tersebut. 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh klien yang dirugikan akibat hilangnya lembar pertama akta oleh karena kesalahan PPAT adalah dengan melakukan pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, pengaduan dapat disampaikan secara tertulis kepada Kementerian atau melalui website pengaduan, aplikasi Lapor atau sarana pengaduan lainnya yang disediakan oleh Kementerian. Klien tersebut juga dapat mengajukan laporan kepada MPPD dengan menyebutkan identitas pelapor dan terlapor dan melampirkan bukti yang berkaitan dengan pengaduan.
Kata kunci: PPAT, Tanggung Jawab, Akta
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PPAT, Responsibility, Deed |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 17 Oct 2022 00:59 |
Last Modified: | 17 Oct 2022 00:59 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/21693 |