IMPLEMENTASI ASAS KECEPATAN, KEMUDAHAN DAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI BPN KOTA MAKASSAR


Putri, Kristin Dwiyanti (2022) IMPLEMENTASI ASAS KECEPATAN, KEMUDAHAN DAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DI BPN KOTA MAKASSAR. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B021171516_skripsi_26-09-2022 cover1.png

Download (106kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B021171516_skripsi_26-09-2022 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B021171516_skripsi_26-09-2022 dp.pdf

Download (196kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B021171516_skripsi_26-09-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

KRISTIN DWIYANTI PUTRI (B21171516), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Pendaftaran Tanah Di BPN Kota Makassar”. Di bawah bimbingan dan arahan Marthen Arie selaku Pembimbing Utama dan Andi Bau Inggit AR selaku Pembimbing Pendamping.
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengimplementasian asas pelayanan publik yaitu asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan untuk mengetahui implikasi hukumnya.
Tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Populasi Staf di Kantor BPN Kota Makassar dan masyarakat yang mengurus sertifikat tanah. Lokasi Penelitian Kantor BPN Kota Makassar. Bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tersier. Kemudian, analisis data secara Kualitatif dan dijelaskan dengan cara mendeskripsikan dan mengkaji secara dalam data yang diperoleh dari itulah penyusun menarik kesimpulan.
Hasil penelitian ini ialah, (1) Implementasi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam prosedur pelayanan pendaftaran tanah di BPN belum sesuai dikarekanakan dalam pelaksanaannya waktu pengurusan belum sesuai dengan standar pelayanan karena selalu melewati hari yang telah ditentukan, kemudian alur pengurusannya berbelit-belit karena harus melengkapi banyak dokumen serta biayanya berdasarkan luas dan harga tanah dan banyaknya biaya yang tidak terduga atau belum sesuai dengan SOP. (2) Implikasi hukum atas pelayanan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertentangan dengan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan berdampak pada masuknya pengaduan masyarakat kepada penyelenggara dan pelaksana pelayanan untuk memperoleh pelayanan prima, kemudian berhak memasukkan laporan ke Ombudsman daerah setempat serta berhak menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara jika terjadi pelanggaran hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 14 Oct 2022 01:59
Last Modified: 14 Oct 2022 01:59
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/21607

Actions (login required)

View Item
View Item