RELEVANSI NILAI HUKUM KONSTITUSI MARTABAT TUJUH KESULTANAN BUTON DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI KOTA BAUBAU

FAHARUDIN, Relevansi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau (Dibimbing oleh Muhammad Yunus Wahid, Abrar Saleng, dan Kahar Lahae.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; (1) Relevansi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau (2). Implementasi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau; (3) Konsep ideal Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahah.
Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, menggunakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan Pendekatan sejarah, Pendekatan konseptual dan Pendekatan peraturan perundang-undangan, Data diperoleh dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan 28 sampel, yang dipilih secara pusposif dan kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasill penelitian menunjukan bahwa: (1) Nilai hukum Konstitusi Martabat Tujuh prinsinya masih memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki kecocokan kebutuhan yaitu tuntutan masalah Peraturan Daerah dan pelaksanaan pemerintahan yang dihadapi saat ini. Sangat berguna untuk dikembangkan untuk menjiwai pembentukan Peraturan Daereh dan Peraturan Walikota yang akan datang serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut dengan penyesuaian perkembangan zaman, (2) Implementasi Nilai hukum terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan di Kota Baubau belum dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan aturan hukum. Sedangkan dalam kehidupan nyata penerapan Nilai hukum Konstitusi Martabat Tujuh masih sangat terbatas dan lebih ditentukan oleh peran tokoh adat setempat, (3) Konsep ideal pandangan hidup masyarakat Kota Baubau ialah landasan adat istiadat jabatan pemimpin harus dimiliki sifat keramat, alim dan tidak cacat fisik, serta Hubungan antara DPRD dan Walikota adalah hubungan satu leval, sesuai sistim pemerintahan kesultanan Buton mengambil sistem kerja tubuh manusia, serta pelayanan publik, dituntut peranan pemerintah daerah mensejahterakan rakyatnya..