PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ADAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SAFRIN SALAM. Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Adat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (dibimbing oleh A. Suriyaman Mustari Pide, Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur)
Penelitian ini bertujuan mendesain dan memformulasikan : (1) karakter nilai-nilai hukum yang terkandung pada ekofeminisme sebagai kearifan lokal perempuan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara, (2) Nilai hukum ekofeminisme terakomodasi dalam produk hukum (Peraturan Daerah) kaitannya dalam pengaturan pengelolaan dan penguasaan hutan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara, (3) Untuk menemukan konsep ideal penerapan pengakuan dan perlindungan hukum hak atas perempuan adat dalam pengelolaan dan penguasaan hutan adat menurut perspektif Ekofeminisme di Provinsi Sulawesi Tenggara.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum sociolegal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Karakter nilai-nilai hukum yang terkandung pada Ekofeminisme sebagai kearifan lokal pada Perempuan Adat Moronene Hukaea Laea dan Perempuan Adat Kadie adalah a. Tuntutan dan Pemulihan, b. Pengucilan dan c) Sanksi. (2) Nilai Hukum Ekofeminisme belum terakomodasi secara jelas dan tepat didalam produk hukum daerah. Akibatnya hak-hak perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat belum terpenuhi sehingga tidak tercapai kepastian hukum pemenuhan hak-hak perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. (3) Konsep ideal pengakuan dan perlindungan hukum hak atas perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat menurut perspektif ekofeminisme adalah penegasan hak-hak perempuan sebagai pengelola dan pengambil manfaat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat yang didasarkan pada niilai-nilai hukum ekofeminisme. Selain itu pemberdayaan masyarakat adat khususnya perempuan perlu diperkuat dengan harmonisasi hubungan hukum antara perempuan sebagai subjek dalam pembangunan, pemerintah dan pelaku usaha dalam dalam pola kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat.