PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI WILAYAH LANTEBUNG KOTA MAKASSAR

Hasriani Hamid, Perlindungan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Mangrove di Wilayah Lantebung Kota Makassar, dibimbing oleh M. Said Karim dan Maskun.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan mangrove di wilayah Lantebung Kota Makassar, dan untuk mengkaji kedudukan izin lingkungan dalam perspektif tindak pidana lingkungan terhadap kasus perusakan hutan mangrove di Kota Makassar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yaitu jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Aspek normatif yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum berupa literatur-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang terkait dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Aspek empris dalam penelitian ini yakni data primer berupa hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini yaitu: (1) Pengaturan hukum berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan mangrove di wilayah Lantebung Kota Makassar diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan diantaranya UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU. No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan terkait lainnya. (2) Kedudukan izin lingkungan dalam perspektif tindak pidana lingkungan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dipenuhi. Izin lingkungan yang semula diatur di dalam UUPPLH kini telah diubah di dalam ketentuan regulasi yang baru yakni UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi persetujuan lingkungan. Yang mempunyai perbedaan dan akan berdampak pada perlindungan hukum masyarakat. pihak KLHK Kota Makassar dan YKL Kota Makassar menyatakan bahwa tingkat kerusakan yang terjadi di Kawasan Lantebung Kota Makassar dengan rasio tutupan tajuk 0-50% dan merupakan tingkat kerusakan tinggi, sehingga jika merujuk pada konsep perizinan Risk Based Approach (RBA) maka diperlukan adanya dokumen lingkungan berupa AMDAL dan persetujuan lingkungan berupa SKKL. Hal inilah yang kemudian tidak diindahkan oleh pihak PT. Tompo Dalle dan menimbulkan masalah.