EKSISTENSI PENGAKUAN BELLIGERENT DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA)

RISKA NUR AZIZAH (B012191040) “Eksistensi Pengakuan Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka)”. (Dibimbing oleh Syamsuddin Muhammad Noor dan Zulkifli Aspan).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan eksistensi beligerensi dalam hukum internasional dengan mengambil studi kasus Organisasi Papua Merdeka dan Kebijakan pemerintah Indonesia dalam
menanganinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh melalui konvensi internasional, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta media pemberitaan yang kemudian dianalisis secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belligerent dikategorikan sebagai salah satu subjek hukum internasional setelah melalui beberapa pertimbangan para ahli serta memiliki hak dan kewajiban layaknya Negara yang berdaulat, dalam praktiknya, terdapat banyak pertimbangan serta konsekuensi yang harus dihadapi dalam memberikan pengakuan belligerent, salah satu contohnya yaitu OPM yang hingga saat ini masih terlibat dalam konflik bersenjata dengan Republik Indonesia tidak mendapatkan pengakuan sebagai belligerent, terlepas dari keinginan mereka untuk menentukan nasib seniri, karena tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan pengakuan baik dari Indonesia sendiri maupun pihak ketiga. Langkah Indonesia dalam mengatasi pemberontakan di Papua yaitu dengan membuat suatu Otonomi Khusus yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak
dasar masyarakat Papua.