TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN No. 144/Pid.Sus/2019/PN.BKO)

ANDI AMALIA TRI INDIRA HAIDIL (B01118510), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Putusan No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko)” di bawah bimbingan Haeranah, selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dan untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana terhadap Putusan No.144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni para ahli hukum, buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, makalah dan sebagainya. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian.
Hasil penelitian ini antara lain yaitu: (1) Kualifikasi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin merupakan delik khusus yang diatur secara khusus dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tergolong sebagai delik formil karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa melihat dari akibat. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf serta dengan sengaja melakukan pertambangan tanpa izin, mampu bertanggung jawab. (2) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin terhadap putusan No. 144/Pid.Sus/2019/Pn.Bko telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur didalam pasal 161 UU Minerba. Berdasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal peraturan hukum pidana. Melihat juga pertimbangan Sosiologis yaitu latar belakang, akibat perbuatan, kondisi, keadaan sosial ekonomi dari terdakwa.