Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.SGM).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan dalam persfektif hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Perkara Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.
Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa: 1) Kualifikasi tindak pidana melaukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan adalah perbuatan yang memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Putusan Nomor 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, juga mengingat hal yang memberatkan dan hal yang meringankan serta pemenuhan unsur-unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.