Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Dalam Tindak Pidana Reklamasi (Studi Kasus Nomor 55/Pid.B/Lh/2020/Pn. Bar)

MUH. DEDY SASMITA (B011181025) dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Dalam Tindak Pidana Reklamasi (Studi Kasus Nomor 55/Pid.B/Lh/2020/Pn. Bar)’’. Dibawah bimbingan M. Syukri Akub selaku pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing pendamping.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan dan mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana reklamsi pantai tanpa izin lingkungan dalam putusan No.55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum nofmatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier serta di analisis secara prespektif-normatif.
Dalam penelitian ini diproleh hasil, 1.) kualifikasi tindak pidana reklamasi pantai tanpa izin lingkungan di atur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terbagi menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu Setiap Orang, unsur setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan; 2.) Pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana reklamsi dalam putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar sudah tepat dikarenakan semua unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi dan penetepan sanksi pidana dalam putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar telah tepat dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkan permohonan banding dan membatalkan putusan No. 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.