Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Sulawesi Selatan (Analisa Terhadap Proses Hak Angket Di DPRD Sulawesi Selatan)

Salah satu hak yang dimiliki oleh DPRD provinsi adalah hak angket. Hak angket digunakan oleh DPRD provinsi jika terdapat suatu kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada tanggal 24 Juni 2020, DPRD Sulsel memutuskan untuk menggunakan hak angket terhadap Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, berikut menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang diketuai oleh Kadir Halid (Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel). Alasan pengusulan hak angket DPRD Sulsel adalah adanyan dugaan pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan sehingga menimbulkan indikasi terjadinya dualisme kepemimpinan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tingkatan provinsi, hak angket yang digunakan oleh DPRD Sulsel merupakan fenomena pertama di Indonesia.
Oleh karena itu, penggunaan hak angket DPRD Sulsel menarik perhatian publik, baik pada tingkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun tingkat nasional. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab hadirnya hak angket DPRD Sulsel dan menganalisa dinamika politik dalam proses pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel. Hal tersebut direlevansikan dengan teori trias politica, mekanisme check and balance, kubus kekuasaan (powercube), dan Neoinstitusionalisme.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis dekriptif kualitatif, melalui proses wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang menyebabkan hadirnya hak angket DPRD Sulsel, yaitu kontroversi Surat Keputusan (SK) Wakil Gubernur, upaya pemakzulan Gubernur, manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan dugaan KKN dalam pelaksanaan APBD Sulsel tahun 2019. Dinamika politik yang ditemui terbagi dalam 3 (tiga) fenomena yaitu, kerja Pansus Hak Angket, respon pemerintah terhadap pelaksanaan hak angket, serta upaya pendukung Gubernur Sulsel dalam menggagalkan sidang pleno hak angket DPRD Sulsel. Kemudian,terdapat dinamika yang kompleks dalam relasi antara eksekutif (Pemda Sulsel) dengan legislatif (DPRD Sulsel) pada pelaksanaan setiap kerjanya, relevansinya dengan proses hak angket. Terdapat fenomena bahwa pemerintah Sulsel termasuk dalam divided government dan mempunyai kompleksitas dinamika aktor dan institusi (Neo institusionalisme) dalam pelaksanaan dan penyelanggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.