FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SIDRAP

TASRIA LESTARI. Formulasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap (Di bimbing oleh Muhammad dan A.M.Rusli)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses pembahasan formulasi kebijakan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap Dan implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap
Penelitian ini merupakan jenis penelitian adalah kualitatif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Dalam Pembahasan Formulasi Kebijakan Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap merupakan perda inisiatif yang melalui proses yang panjang. Pembahasan ini diawali dengan pengajuan topik/judul Ranperda dari tiap- tiap anggota DPRD melalui komisi, yang selanjutnya dibahas sebanyak lima kali tahap. Tahap pertama, rapat internal pansus; tahap kedua, rapat pansus DPRD bersama eksekutif; Tahap ketiga, kunjungan kerja pansus III dengan kepala badan narkotika nasional (BNN) di Jakarta pada tanggal 17-19 maret 2014; tahap keempat, rapat pansus bersama eksekutif (finalisasi); dan tahap kelima rapat internal pansus penyusunan laporan yang dikaji oleh badan legislatif DPRD untuk diseleksi dan diverifikasi menjadi perda inisiatif DPRD sesuai kebutuhan regulasi. Badan legislatif DPRD sepakat dan menyetujui lahirnya perda tersebut pada tanggal 24 maret 2014 kemudian telah diundang- undangkan mulai tanggal 29 april 2014 dan di terbitkan oleh bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Sidrap tahun 2015 serta implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidrap tersebut kurang optimal, bisa kita lihat sebelum adanya perda, Pada tahun 2009- 2012 terdapat 124 kasus dengan jumlah 307 orang. Setelah adanya perda pada tahun 2015- 2019 terdapat 697 kasus dengan jumlah 933 orang semakin bertambah sehingga perlu adanya evaluasi kembali dan peran aktif kepolisian serta BNK dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di kab Sidrap.

KATA KUNCI: FORMULASI, KEBIJAKAN, PEMERINTAH DAERAH