TINJAUAN YURIDIS IKTIKAD BAIK PENDAFTARAN INVENSI YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN DOMAIN PUBLIK ( STUDI PUTUSAN NO.758K/PDT.SUS-HKI/2020

ABSTRAK
Suci Ramadhanti Burhan (B011171334), dengan judul “Tinjauan
Yuridis Iktikad Baik Pendaftaran Invensi Yang Memiliki Kemiripan
Dengan Domain Publik (Studi Putusan No.758K/PDT.SUS-HKI/2020)”
di bawah bimbingan bapak Hasbir Paserangi dan ibu Andi Kurniawati.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pendaftaran invensi yang memiliki kemiripan dengan domain publik dapat
dikategorikan beriktikad tidak baik, serta untuk mengetahui dan
menganalisis akibat hukum pendaftaran invensi pada Putusan No. 758
K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang memiliki kemiripan dengan domain publik.
Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan yang diperoleh
dianalisis secara sistematis.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pendaftaran invensi yang
memiliki kemiripan dengan domain publik tidak dapat dikategorikan
beriktikad baik. Iktikad tidak baik tersebut dapat terlihat secara nyata pada
2 (dua) kondisi yakni [1] Iktikad tidak baik mendaftarkan paten yang
menyerupai menjadi domain publik. [2] Iktikad tidak baik mendaftarkan
paten yang menyerupai paten rekan bisnis yang telah dihapuskan oleh
Menteri Hukum dan Ham melalui Direktur Jenderal HKI. (2) Akibat hukum
pendaftaran invensi pada Putusan No. 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang
memiliki kemiripan dengan domain publik adalah dapat dibatalkan karena
bertentangan dengan Pasal 9 huruf a UU Paten karena mengandung
iktikad tidak baik. Keputusan pemberian Paten yang memiliki kemiripan
domain publik dapat diajukan banding kepada Komisi Banding dengan
pengajuan paling lambat terhitung 9 (sembilan) bulan sejak tanggal
pemberian paten. Jika melewati waktu tersebut, dapat diajukan kepada
Pengadilan Niaga, yang selanjutnya setelah ada putusan dari Pengadilan
Niaga hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.