PENANGANAN TINDAK PIDANA CUKAI OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI PADA KPPBC TMP B MAKASSAR


Mahyuddin, Febriana (2022) PENANGANAN TINDAK PIDANA CUKAI OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI PADA KPPBC TMP B MAKASSAR. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B011171312_skripsi_23-08-2022 cover1.png

Download (127kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011171312_skripsi_23-08-2022 1-2.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B011171312_skripsi_23-08-2022 dp.pdf

Download (196kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B011171312_skripsi_23-08-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK
Febriana Mahyuddin (B011171312), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan “Penanganan Tindak Pidana Cukai Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Pada KPPBC TMP B Makassar”. dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana cukai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai pada KPPBC TMP B Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea Cukai dalam penanganan tindak pidana cukai pada KPPBC TMP B Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Bea dan Cukai KPPBC TMP B Makassar, penelitian ini diperoleh dan digunakan tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder, data tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, yang kemudian di analisis secara deskriptif analitis. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa: (1) PPNS menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang spesifik masing-masing. PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari system peradilan pidana, akan tetapi PPNS diluar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada. (2) faktor yang menghambat PPNS adalah luas wilayahyang lokasinya cukup jauh dari kota Makassar. dan selama pandemi Covid-19 penyidik kesulitan untuk mencari tempat pemeriksaan tersangka karena rutan tidak menerima penitipan penahanan sebelum proses penyerahan kepada jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 22 Sep 2022 03:26
Last Modified: 22 Sep 2022 03:26
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/18673

Actions (login required)

View Item
View Item