PENGATURAN PESAN DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Amelia Miranda Parrangan (B11116527) Pengaturan Pesan Data Elektronik Menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dan Penerapannya di Indonesia, dibimbing oleh Judhariksawan sebagai pembimbing utama dan Maskun sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pesan data transaksi elektronik menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dan untuk mengetahui bagaimana penerapan pengaturan transaksi elektronik menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh meliputi bahan hukum primer yakni Undang-undang dan Model Law, bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce mengakui akibat hukum, keabsahan atau keberlakuan dari pesan data elektronik, ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 5. Model Law memberikan tiga (3) persyaratan hukum untuk pengakuan pesan data elektronik yaitu persyaratan tertulis dimana informasi dalam pesan data elektronik dapat diakses sehingga dapat dijadikan referensi, persyaratan tanda tangan dimana terdapat suatu metode yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi seseorang dan untuk menunjukkan persetujuan orang tersebut yang terkandung pada informasi dalam pesan data elektronik, dan persyaratan keaslian dimana terdapat jaminan yang dapat diandalkan mengenai integritas informasi sejak pertama kali dibuat dalam bentuk akhirnya sebagai pesan data dan dapat ditampilkan. Hukum nasional Indonesia yakni UU ITE menerapkan prinsip-prinsip atau pendekatan dari Model Law yaitu pendekatan yang secara fungsinya sama dan pendekatan kenetralan suatu teknologi. UU ITE menerapkan ketentuan dalam Model Law yaitu pengakuan akibat hukum, keabsahan atau keberlakuan pesan data elektronik, dan menerapkan syarat hukum bagi pesan data elektronik yaitu syarat tertulis, tanda tangan, dan keaslian pesan data elektronik.