PERADILAN TERDAKWA IN AB5ENTIA DELIK PENYELUNDUPAN (Suatu Studi Kasus Perkara No. 30/Pts/Pid.EK/ 1989/PN—Uj.Pdg)

A B S T R A K
Peradilan terdakwa dzlan negeri isnpa dihadirinya terdakwa tersangka/terdakwa disebabkan oleh karena tersangka/ter dakwa meninggal dunia atau tidak dikenal. Ketentuan tersebut tidak dijumpai baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (MJHP) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), tetapi dimungkinkan dalam delik-delik kbu- seperti; delik ekonomi, korupsi, subversi serta perkara pelanggaran dan .kejahatan ringan.
Peradilan terdakwa in ab^entia delik penyelundupan,
merupakan delik ekonomi yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Ulj No 7/Drt/.l955) sebagaimana telah diubah dan ditambah, khusus delik penyelundupan dengan UU No.8/1958 telah dinyatakan bagian dari delik ekonomi.
Delik penyelundupan adalah delik ekonomi yang meru
pakan hukum pidana khusus yang beberapa ketentuannya me
nyimpang dari ketentuan hukum pidana umum, baik mengenai
ketentuan pidana materielnya seperti; ketentuan tentang
subyek hukum, sistem pemidanaan maupun ketentuan hukum pi
dana formilnya mengenai hukum acara pidana dan pelaksanaan
in absentia adalah sidang psnga Ketidak hadiran 5US putusan pengadilan eksekusi.
Dalam peradilan terdakwa in absentia delik penyelun
telah meninggal dunia atau seorang ter— tidak dikenal serta suatu badan hukum dupan seorang yang sangka/terdakwa yang dapat midanaannya yang dua atau
menjadi subyek hukum yang dapat dipidana,. Sistem pe
sangat beragam dan dimungkinkan akumulasi
labih hukuman pokok yang dijatuhkan sekaligus.
pula dalam penerapan hukum acara pidana dan asas Lsx Demikian putusan pengadilan (eksekusi) berlaku
Dsrogst legi generale, bahwa sepanjang di dalam UUTPE (UU Mo. 7/Drt/1955) pelaksanaan Speciale ketentuan tersebut tidak diatur maka berlakulah ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP (IJU No.8/1901)