Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Usaha Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pesisir (Studi Kasus: Jalur Lingkar Timur Kota Palopo) = DIRECTIONS TO CONTROL STREET VENDORS SPACE UTILIZATION IN COASTAL ZONE (CASE STUDY: EAST RING PATH, PALOPO CITY)

Perkembangan di Kota pesisir umumnya didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa, sehingga kota pesisir sering dikenal dengan istilah kota dagang[1]. Hal serupa juga digambarkan oleh kondisi Kota Palopo sebagai kota pesisir. Sebagian besar penduduk ikut berperan dalam aktivitas perekonomian di kawasan pesisir khususnya Jalur Lingkar Timur Kota Palopo, namun kurangnya keterampilan dan keahlian sehingga banyak penduduk yang memilih sektor informal sebagai kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi sektor informal dapat dilihat dengan maraknya pedagang kaki lima di kawasan pesisir. Hal ini tentu sangat mempengaruhi pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, mengingat kawasan pesisir merupakan kawasan yang rentan akan kerusakan lingkungan, sehingga dibutuhkan suatu kajian penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui karakteristik dan kronologi perkembangan pedagang kaki lima; (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam memilih lokasi usaha; dan (3) merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan ruang untuk penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalur Lingkar Timur Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan yakni analisis deskriptif, spasial, dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pedagang kaki lima dari segi aktivitas jenis dagangan cukup beragam, pola penyebaran membentuk pola linear, dan sifat pelayanan permanen. Kronologi perkembangan pedagang kaki lima berawal dari kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit kemudian berkembang hingga ke kawasan Jalur Lingkar Timur. Adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pedagang kaki lima adalah visibilitas dengan tingkat pengaruh sebesar 57.02%. Arahan pengendalian pedagang kaki lima dengan merelokasikan PKL ke zona ideal dan cukup ideal serta mempertimbangkan aspek kebijakan dan regulasi yang berlaku seperti pendataan PKL, pemberian ijin usaha dan pemenuhan akan fasilitas pendukung usaha.

Keywords : Pemanfaatan Ruang, Pedagang Kaki Lima, Pemilihan Lokasi