Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/2021/PN.Tjk)

SRI​ RAHAYU RAHMAT​(​B011181073 ),​Fakultas​Hukum
Universitas Hasanuddin, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah” ( Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK ). Dibawah bimbingan Nur Aziza sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembmbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk.
Penelian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum ini dianalisis secara deskripsi, interpretasi dan evaluasi.
Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Kulifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yakni, Korporasi yang melakukan dumping limbah tanpa izin, maka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Nomor 32 UUPLH jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai atau sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. (2) Pertanggungjawaaban pidana korporasi dalam kasus putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk adalah korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, bentuk pertaggungjawaban ini sudah tepat karena dalam system ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya. Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan.