RESPONSIBILITAS PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN TAKALAR = RESPONSIBILITIES OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT IN TACKLING COASTAL ABRASION IN TAKALAR REGENCY

MUH. NAWIR (E121 15 314), RESPONSIBILITAS PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN TAKALAR, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin. Pembimbing Utama Dr. Indar Arifin, M.Si dan Pembimbing Pendamping Rahmatullah, S.IP, M.Si
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsibiltas Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penanggulangan abrasi pantai di Kabupaten Takalar serta faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan abrasi pantai tersebut

Metode penelitian yang di gunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan data penelitian dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi, data online dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan data yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, responsibilitas dalam penaggulangan abrasi pantai di Takalar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup belum maksimal. Berdasarkan enam indikator responsibilitas dapat ditarik bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab dalam penaggulangan abrasi pantai di Takalar, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan belum maksimal melaksanakan tanggungjawabnya karena tidak dianggarkannya pembangunan penaggulangan abrasi, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melakukan pembangunan pengamanan abrasi di Desa Sampulungan dan Desa Aeng Batu-batu yang merupakan lokasi terdampak besar. Faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan abrasi pantai di Kabupaten Takalar yakni; faktor pendukung karena adanya kesadaran masyarakat serta koordinasi antar lembaga pemerintah dan faktor penghambat karena adanya keterbatasan anggaran

Keywords : Responsibilitas, Pemerintah Provinsi, Abrasi Pantai