TRANSPARANSI INFORMASI PELAYANAN IZIN USAHA (STUDI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN) = TRANSPARENCY OF INFORMATION ON BUSINESS LICENSE SERVICES (STUDY ON INVESTMENT AND ONE-DOOR INTEGRATED SERVICES, SOUTH SULAWESI PROVINCE)

ABSTRAK
ANNISA NURJANNAH PRATIWI (E011171507), Transparansi Informasi Pelayanan Izin Usaha (Studi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan) . 68 halaman + 6 gambar + 11 Kepustakaan + Lampiran, dibawah Bimbingan Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos.,MAP dan Prof. Dr. Muh. Nursadik, MPM
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi informasi pelayanan izin usaha yang di selenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat desksriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.
Transparansi pelayanan publik adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi focus penelitian dibagi atas tiga (3) dimensi yaitu keterbukaan proses pelayanan, kemudahan akses informasi, dan mekanisme pengaduan. Hasil penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa transparansi informasi pelayanan izin usaha yang di selenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan sudah sepenuhnya transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari keterbukaan proses pelayanan, kemudahan akses informasi, dan mekanisme pengaduan yang sudah terpublikasikan dengan baik.

Kata kunci : Transparansi, Pelayanan Publik