PELAKSANAAN KEWENANGAN PENANGANAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA YANG TERSIMPAN DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA = IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY TO MANAGEMENT OF STATE CONFISCATED OBJECTS AND STATE SEIZED GOODS STORED IN THE STATE SEIZED GOODS STORAGE HOUSE

ABSTRAK
ANUGRAH. Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. (Di bawah bimbingan Muhammad Basri dan Hijrah Adhyanti Mirzana)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara; dan (2) pertanggungjwaban Rupbasan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tersimpan dalam waktu yang lama.
Penelitian ini dilaksanakan di Rupbasan Kelas I Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dengan menggunakan metode penelitian empiris. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan di Rupbasan Kelas I Makassar, 1 orang Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Makassar dan 1 orang Jaksa Penuntut Umum. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisa hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara yaitu sebagai tempat penyimpanan segala macam benda sitaan negara maupun barang rampasan negara, namun terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan menjadi kewenangan jaksa selaku eksekutor terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Adapun kendala dalam mengeksekusi benda sitaan meliputi: (a) Jaksa lupa (lalai) dalam mengeksekusi, (b) pemilik tidak ditemukan atau pemilik menolak menerima benda sitaan, (c) Adanya perbedaan data terkait benda yang akan dilelang sehingga sulit mengajukan permohonan lelang; dan (2) pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tersimpan dalam waktu yang lama yakni tetap melakukan proses pengelolaan fisik dan administrasi benda sitaan maupun barang rampasan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang meliputi: (1)penerimaan; (2)registrasi; (3)pengklasifikasian dan penempatan; (4)penyimpanan; (5)pengamanan; (6)pemeliharaan; (7)penyelamatan; (8)penggunaan basan; (9)pemutasian; (10)penghapusan; (11)pengeluaran; (12)pelaporan. Kemudian pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang rusak atau hilang akibat karena kelalaian petugas Rupbasan yaitu tanggung jawab di bidang perdata berupa membayar ganti rugi.

Keywords : Rupbasan; Kejaksaan; Kewenangan; pertanggungjawaban; Eksekusi.