PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT SUKU HATAM TERKAIT DENGAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN = RELEASE OF RIGHTS TO THE HATAM TRIBE TRIBE RELATED TO THE ISSUANCE OF CERTIFICATE OF RIGHTS TO LAND BY THE NATIONAL REGENCY OF MANOKWARI SELATAN DISTRICT

ABSTRAK
ATANG SURYANA, B012171097, dengan judul Pelepasan Hak atas Tanah Adat Suku Hatam Terkait Dengan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Manokwari selatan, dibimbing oleh Kahar Lahae dan A. Suriyaman M.Pide.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Pelepasan hak atas tanah suku hatam terkait dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, untuk menganalisis Kendala Badan Pertanahan Nasional Dalam Penerbitan Sertifikat Terhadap Tanah Adat Dikabupaten Monokwari Selatan.
Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris normatif, dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perudang-undangan, konsep-konsep hukum dan data empiris yang berkaitan dengan Pelepasan Hak atas Tanah Adat Suku Hatam Terkait Dengan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Manokwari selatan
Hasil penelitian menujukkan bahwa : 1) Proses pelepasan hak atas tanah adat Suku Hatam terkait dengan penerbitan sertifikat oleh BPN, adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu : a. Melakukan musyawarah antara pihak pertama dengan pihak kedua untuk memperoleh kesepakatan baik menyangkut harga tanah(uang pelepasan), luas tanah, kondisi tanah serta persetujuan dari anggota keluarga. b. Setelah keduanya sepakat , maka kedua elah pihak menyiapkan administrasi berupa surat-surat seperti pelepasan hak atas tanah maupun surat kwitansi pembayaran biaya pelepasan tanah adat. Setelah terbitnya surat pelepasan adat yang telah disetujui oleh kepala suku, ketua marga, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan pihak kecamatan, maka secara sah akan menjadi sebuah bukti tertulis atau alas bukti hak yang akan digunakan dalam proses penerbitan sertifikat, 2) Bahwa mengenai kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manokwari selama ini sudah sesuai prosedur dalam menerbitkan sertifikat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manokwari juga tidak pernah menangani proses peralihan sertifikat yang tanpa dilengkapi dengan surat pelepasan tanah adat

Kata kunci : Pelepasan Hak, Proses, Kebijakan