ANALISIS HUKUM PERUBAHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA = LEGAL ANALYSIS OF CHANGES IN STATUS OF EMPLOYEES OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION INTO STATE CIVIL APPARATUS

AWALUDDIN TAUDA (B011171128) dengan Judul Analisis Hukum Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Di bawah bimbingan Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing I dan Andi Bau Inggit AR sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kedudukan Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, media cetak dan online, dan sumber lain. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan TWK dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan syarat lain dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Akan tetapi metode TWK yang digunakan tidak memiliki kepastian hukum, dan informasi terkait pelaksanaan TWK bukan merupakan rahasia negara. (2) Hasil pelaksanaan TWK dalam Surat Keputusan Nomor 652 KPK menimbulkan akibat hukum bahwa 75 pegawai yang tidak lulus dalam pelaksanaan TWK dianggap tidak memenuhi syarat untuk dapat dialihkan menjadi ASN.

Kata Kunci: Tes Wawasan Kebangsaan, Aparatur Sipil Negara