ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN FIKTIF POSITIF PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan PTUN No. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS, No. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, dan No. 6/P/FP/2020/PTUN.KDI) = JURIDIC ANALYSIS OF POSITIVE FICTIONAL APPLICATIONS IN STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISIONS (DECISION STUDY NO. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS, NO. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, AND NO 6/P/FP/2020/PTUN.KDI”

ABSTRAK

ANNUR AMIN (B021181003) DENGAN JUDUL “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN FIKTIF POSITIF PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS, NO. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, DAN NO 6/P/FP/2020/PTUN.KDI”. Di bawah bimbingan (Abdul Razak) sebagai Pembimbing I dan (Dian Utami Mas Bakar) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai kompetensi absolut PTUN dalam menyelesaikan permohonan fiktif positif pada putusan PTUN no. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS dan no. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG, serta untuk mengetahui perbandingan terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan fiktif positif pada putusan no. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS dan no. 6/P/FP/2020/PTUN.KDI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendakatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) mengenai pelaksanaan kompetensi absolut PTUN dalam menyelesaikan permohonan fiktif positif pada putusan PTUN no. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS masih menggunakan dasar hukum Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sementara ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sehingga, penerapan hukum pada putusan tersebut tidak tepat. Berbeda pada putusan PTUN no. 6/P/FP/2020/PTUN.PDG yang telah menggunakan dasar hukum Pasal 175 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni hilangnya kompetensi absolut PTUN memeriksa permohonan fiktif positif. (2) mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan fiktif positif pada putusan PTUN no. 3/P/FP/2020/PTUN.MKS dan no. 6/P/FP/2020/PTUN.KDI bersifat disparitas pula. Pada putusan no. 3/P/FP/2020/TUN.MKS permohonan Pemohon diajukan telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun eksepsi tenggang waktu Termohon tetap ditolak oleh Majelis Hakim. Berbeda pada putusan no. 6/P/FP/2020/PTUN.KDI, permohonan Pemohon telah lewat waktu dan Majelis Hakim menerima eksepsi tenggang waktu Termohon, sehingga amar putusan PTUN menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kata Kunci : Fiktif Positif, Kompetensi Absolut, Tenggang Waktu.