Ridwan, Maiswa Nur Inayah (2019) TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI REVENGE PORN (PORNOGRAFI BALAS DENDAM) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap) = LEGAL REVIEW OF THE DISTRIBUTION REVENGE PORN CONTENT IN INDONESIAN'S LAWS AND REGULATIONS (Case Study Number 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011181086_skripsi_13-07-2022 cover1.png
Download (155kB) | Preview
B011181086_skripsi_13-07-2022 1-2.pdf
Download (1MB)
B011181086_skripsi_13-07-2022 dp.pdf
Download (203kB)
B011181086_skripsi_13-07-2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
MAISWA NUR INAYAH RIDWAN (B011181086) Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/Pn.Rap). Dibawah bimbingan (Slamet Sampurno Soewondo) selaku Pembimbing Utama dan (Hijrah Adhyanti Mirzana) selaku Pembimbing Pendamping.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dapat atau tidaknya revenge porn dikualifikasian sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap.
Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan studi pustaka.
Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) revenge porn dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebarakan konten pornografi yang didasarkan oleh motif balas dendam; (2) pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap belum sesuai karena terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap tetapi dikesampingkan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangannya langsung menerapkan UU ITE tanpa mempertimbangkan UU Pornografi sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua.
Keywords : Tinjauan Hukum, Pornografi Balas Dendam
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 27 Jul 2022 02:50 |
Last Modified: | 27 Jul 2022 02:50 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/17689 |