Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara


Annisa, Cindy (2022) Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B022191044_tesis_06-07-2022 cover1.png

Download (145kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B022191044_tesis_06-07-2022 1-2.pdf

Download (930kB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B022191044_tesis_06-07-2022 dp.pdf

Download (135kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B022191044_tesis_06-07-2022.pdf

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

CINDY ANNISA (B022191044), dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Sementara” Di bawah bimbingan Andi Suriyaman Mustari Pide dan Marwah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi pembuatan akta jual beli tanah yang di lakukan oleh camat selaku PPATS dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pembeli apabila akta jual beli tanah yang dibuat oleh camat selaku PPATS dibatalkan oleh pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data di lakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) prosedur pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh camat selaku PPATS tidak konsisten dengan tata cara pembuatan akta PPAT yang diatur dalam peraturan perundang -undangan sebab melanggar syarat formil jual beli, seluruh proses pembuatan akta jual beli tidak di lakukan di hadapan camat selaku PPATS tetapi di lakukan di hadapan lurah dan 2) Perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah dalam hal jual beli, akan terpenuhi apabila memenuhi kriteria pembeli beriktikad baik yaitu telah melakukan jual beli atas objek tanah sesuai dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang serta melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 15 Jul 2022 01:25
Last Modified: 15 Jul 2022 01:25
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/17504

Actions (login required)

View Item
View Item