Tinjauan Yuridis Penetapan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota Tahun 2022 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui landasan yuridis yang tepat mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi atau Upah Mininum Kabupaten/Kota Tahun 2022 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat kerugian dari penetapan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. Penelitian ini merupakan bentuk kajian terhadap kebijakan penetapan upah minimum tahun 2022 yang masih menggunakan UU Cipta Kerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan dukungan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Metode ini digunakan untuk mencoba menganalisis serta menelusuri terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan upah minimum.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) bahwa jika didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang kemudian telah menangguhkan keberlakuan UU Cipta Kerja khususnya apabila dalam pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, maka suatu tindakan keliru pemerintah menggunakan UU Cipta Kerja sebagai landasan yuridis dalam menetapkan upah minimum 2022. (2) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan surat keputusan tentang penetapan upah minimum jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin terkait dengan keputusan tata usaha negara dalam arti beschikking maka upaya tersebut dapat berupa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.