Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara

Elmarianti, 2022, dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara”. (Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara. 2) Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara.

Penelitian ini merupakan tipe peneltian empiris. Teknik pengumpulan data melalu studi lapangan dan keputakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pada bank sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki sui generis tersendiri dan juga tetap mendahulukan pendekatan kepastian hukum. Dalam hal pengaturannya, masih mengalami kekurangan yakni belum adanya dasar hukum yang jelas mengatur terkait teknis pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi sektor perbankan yang menjamin pengembalian uang pengganti yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara dilaksanakan secepat mungkin. 2) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bidang perbankan sangat bergantung pada kepastian hukum yakni faktor undang-undang itu sendiri. Sedangkan faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum masih mendahulukan pendekatan pemidanaan secara absolut. Padahal dalam konteks keadilan, harus juga dipandang penting pertimbangan pemulihan bagi pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.