Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah (Studi Kasus Nomor.81/Pid.B/2018/PN Mks)

NUREVA RAHMAYANTI (B011171116), Fakultas Hukum Universutas Hasanuddin, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Bertindak Sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah (Studi Kasus Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks)” dibawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah berdasarkan hukum pidana dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas tindak pidana tanpa hak bertindak sebegai penyelenggara ibadah umrah dalam putusan Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan studi kepustakaan, keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikann secara deskripsif
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Kualifikasi tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018. 2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara ibadah umrah dalam putusan Nomor. 81/Pid.B/2018/PN Mks sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dapat disimpulkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 63 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan segala aspek berupa pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis.