TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Pada Putusan No. 1097/Pid.Sus/2019/PN Mks)


Larasati, Prisyla (2022) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Pada Putusan No. 1097/Pid.Sus/2019/PN Mks). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B011171407_skripsi_20-06-2022 cover1.png

Download (153kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011171407_skripsi_20-06-2022 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B011171407_skripsi_20-06-2022 dp.pdf

Download (281kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B011171407_skripsi_20-06-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

PRISYLA LARASATI (B011171596) dengan judul “Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus pada Putusan No. 1097/Pidsus/2019/PNMks)” Di bawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas dalam perjanjian jaminan fidusia dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana
pemalsuan identitas dalam perjanjian jaminan fidusia dalam Putusan No. 1097/Pid.Sus/PN. Mks
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku dan jurnal hukum. Serta bahan hukum tersier,
yaitu artikel dan literatur dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Di dalam Pasal 35 UUJF tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai “memalsukan”, “mengubah”, “menghilangkan”, namun dengan menggunakan penafsiran sistematis kepada Pasal 263 (1) KUHP, dapat diketahui bahwa kualifikasi pemalsuan identitas pada perjanjian fidusia yang diatur pada Pasal 35 UUJF dapat berupa memalsukan surat (baik seluruhnya maupun sebagian) atau membuat surat palsu.; dan 2) Perumusan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena menyatukan
Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dimana kedua pasal tersebut memiliki unsur dan kualifikasi yang berbeda, sehingga tidak dapat didakwakan di dalam satu dakwaan yang sama.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 28 Jun 2022 00:21
Last Modified: 28 Jun 2022 00:21
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/17137

Actions (login required)

View Item
View Item