Analisa Pemetaan Aktor Fasilitasi Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan = Mapping Anlysis of Land Facilitation Actors for Agrarian Reform and Forestry in South Sulawesi

Kebutuhan atas lahan menjadi salah satu pemenuhan hajat hidup manusia dalam hal memanfaatkan lahan sebagai media garapan pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya. Salah satu dampak dari hal tersebut adalah terjadinya perebutan kekuasaan hak atas lahan yang menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Konflik perebutan kekuasaan atas lahan tersebut menjadi landasan hadirnya suatu resolusi konflik agraria yang dikenal dengan program Reforma agraria dalam hal ini Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS). Program ini jika berjalan cepat dan tidak ada kendala maka harusnya masyarakat sekitar hutan sedang merasakan kedaulatan ekonomi karena telah berhasil dalam pengelolaan, tapi dari hasil evaluasi didapatkan data bahwa khususnya di Sulawesi Selatan masih belum menunjukkan peningkatan yang derastis terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, kondisi ini tekah menjelaskan bahwa program TORA dan PS ternyata belum terimplementasi secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan aktor internal dan eksternal dan relasinya yang selama ini mengintervensi program TORA dan PS di Sulawesi Selatan, hingga akan merumuskan model intervensi agar terjadi kerja kolaboratif antar aktor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menjabarkan seluruh aktor lalu dianalisis menggunakan analisis relasi kuasa dan analisis aktor PIL (P=Power, I=Interest dan L=legitimate) dilihat dari kriteria kekhasan aktor dan analisis kebijakan. Untuk aktor TORA menggunakan analisis relasi kuasa dengan melihat patronisasi aktor terdapat tiga birokrasi yang menjadi patron dan atau aktor yang paling berpengaruh dan mengambil peran vital dalam proses implementasi TORA/PTKH di Provinsi Sulawesi Selatan. Patronasi birokrasi tersebut yaitu: (a) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan; (b) Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan; dan (c) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Untuk PS menggunakan analisis aktor PIL, untuk kategori PIL dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Sulawesi (BPSKL). Kategori PL (Power Legitimacy) dimiliki oleh Institusi Universitas Hasanuddin, Kategori PI (Power Interest) dimiliki oleh RECOFTC, CIFOR, dan AgFor. Kategori IL (Interest Legitimacy) dimiliki oleh Penyuluh Kehutanan.
Keywords : Reforma Agraria, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial (PS), Analisis Relasi Kuasa, Analisis PIL