ANALISIS NORMATIF BEDAH MAYAT TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia dan mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Undang-undang (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan disertai dengan wawancara. Analisis bahan hukum secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa, (1) Pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia adalah Pasal 216, Pasal 222 dan Pasal 224 KUHP sedangkan di KUHAP diatur didalam PAsal 133-134 dan juga diatur didalam Pasal 122 dan Pasal 124 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (2) Mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian, yaitu; surat permohonan pemeriksaan bedah mayat, surat pernyataan dari pihak keluarga kepada pihak penyidik untuk dilakukan otopsi atau bedah mayat, laporan polisi terkait kronologis kejadian dari penyidik.