KEDUDUKAN HUKUM NEGARA AFGHANISTAN SEBAGAI ANGGOTA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI BAWAH PENGUASAAN KELOMPOK TALIBAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum negara Afghanistan sebagai anggota PBB di bawah penguasaan Kelompok Taliban. Serta untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum internasional terhadap pejabat pemerintahan Taliban di Afghanistan yang masuk ke dalam daftar hitam PBB.
Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (library research). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukum negara Afghanistan sebagai anggota PBB di bawah penguasaan Kelompok Taliban adalah tetap diakui secara hukum internasional, sekalipun terjadi suksesi pemerintahan yang keras yakni melalui penggulingan kekuasaan Pemerintahan Ashraf Ghani oleh Taliban. Namun, untuk memperoleh kepercayaan dan pengakuan sebagai pemerintahan yang baru dengan mewujudkan perlindungan hukum dan HAM bagi semua masyarakat Afghanistan, Taliban menghadapi banyak tantangan khususnya dalam sistem pemerintahan yang akan dijalankan. (2) Perspektif hukum internasional terhadap pejabat pemerintahan Taliban di Afghanistan yang masuk ke dalam daftar hitam PBB adalah membuat Afghanistan menjadi terisolir dari komunikasi dengan PBB. Beberapa resiko yang dapat diterima Afghanistan di bawah penguasaan kelompok Taliban adalah adanya pembatasan hak-hak selaku bagian dari masyarakat internasional. Bahkan kemungkinan terburuk adalah dikeluarkannya Afghanistan dari keanggotaan PBB. Selain itu, PBB bisa saja tidak memberikan pengakuan terhadap Taliban karena dianggap sebagai rezim yang tidak demokratis atau PBB bisa saja memberikan pengakuan sebagai langkah sistematis untuk menggiring Taliban untuk mematuhi jalan damai dan berubah secara bertahap menjadi rezim yang demokratis.