Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi dan kekuatan hukum legalisasi notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat legalisasi terhadap program kerja yang menjadi bagian dari Visi dan Misi calon bupati dan wakil bupati .
Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian ini memiliki dua pendekatan terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan (status approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lalu, prosedur pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) dan wawancara (interview) kemudian teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dan hasil wawancara lalu data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, fungsi legalisasi Notaris terhadap kotrak politik calon kepala daerah,adalah untuk meyakinkan calon pemilih dan menarik simpatisan pemilih dengan dilegalisasi di notaris, kedua kekuatan hukum legalisasi notaris secara formal memiliki legalitas hukum tetapi secara substansi tetap menjadi tanggungjawab calon kepala daerah yang membuat visi misi tersebut. Karena legalisasi notaris berfungsi untuk memberi kepastian tandatangan dan kepastian tanggal penandatangan perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang sifatnya hanya mengikat pihak dan, secara umum kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh pihak, dalam hal ini hakim ataupun pihak ketiga tidak dapat menyangkal kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dihadapan notaris, sebab notaris telah menerangkan dalam akhir aktanya bahwa akta tersebut telah ditandatangani dihadapannya.