PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENYANDERAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan perlindungan hukum wajib pajak terhadap tindakan penyanderaan pada kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016, baik melalui proses keberatan di Direktorat Jenderal Pajak maupun melalui proses Gugatan di pengadilan Pajak serta mengetahui apa pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus sengketa pajak pada putusan tersebut.
Penelitin ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum Empiris yang merujuk pada studi kasus berupa putusan pengadilan pajak, dan juga wawancara langsung dengan wajib pajak yang bersangkutan dalam kasus pada putusan pengadilan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan social dengan studi lapangan, dan pendekatan kepustakaan.
Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data, adapun hasil penelitian yang dapat disampaikan bahwa perlindungan hukum wajib pajak terhadap tindakan penyanderaan dalam penegakan hukum pajak pada kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIIIA/99/2016, pada prinsipnya tidak dilakukan dengan baik oleh DJP. Sedangkan pada pengadilan pajak, dilakukan dengan cukup karena memtuskan membatalkan keputusan DJP terkait dengan penyanderaan direktur PT. AB. Adapun yang menjadi dasar atau pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut adalah bahwa DJP melanggar ketentuan perundang-undangan terkait utamanya pada Pasal 10 dan Pasal 11 PMK 184/PMK.03/2007.