TINJAUAN YURIDIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP VAKSIN COVID-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap Vaksin Covid-19 Merek AstraZeneca terkait kehalalan dan status penggunaannya dengan pertimbangan kedudukan hukum.
Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan doktrin para ahli. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari primer Kitab Suci Al- Qur’an, Putusan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01/07/MENKES/9860/2020, Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (11) tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bahan hukum sekunder, buku-buku, jurnal/artikel, serta referensi-referensi lain yang memuat materi dan erat kaitannya dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut Penulis menganalisis secara kualitatif yang kemudian disusun secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Vaksin AstraZeneca menjadi polemik antar masyarakat akibat mengandung bahan yang haram dari tripsin babi. Dengan pertimbangan Putusan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 dinilai tepat karena menjelaskan bahwa status vaksin AstraZeneca bersifat darurat. Terbatasnya stok vaksin halal dan sangat dibutuhkan. maka dari itu, hasil pertimbangan tersebut AstraZeneca dikatakan mubah atau dibolehkan selama status kedaruratannya masih dibutuhkan. Fatwa MUI tidak terikat dengan hukum positif, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sehingga pemerintah memiliki wewenang dalam menanggapi polemik yang terjadi karena mayoritas beragama Islam dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat kesinambungan dengan adanya jawaban yang diberikan fatwa MUI.