TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASESMEN TWK SEBAGAI TAHAPAN ALIH STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan
serta validitas norma pelaksanaan TWK dalam seleksi pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN berdasarkan PKPK Nomor 1 Tahun 2021.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan
pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Adapun metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui konsep kajian pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, prosedur
pelaksanaan TWK berdasarkan PKPK Nomor 1 Tahun 2021 diadakan
dengan multi metode dan multi asesor. Dari hasil pelaksanaan TWK menunjukkan kedudukan TWK ialah proses seleksi (pelimitasian) dan penentu kelulusan pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, pelaksanaan TWK KPK ditegaskan tidak tertib sesuai validitas norma. Hal ini dikarenakan subtansi dasar pelaksanaan TWK dan pengalihan Pegawai KPK yang menimbulkan multi tafsir sebab dalam PP hingga UU tidak terdapat amanat pelimitasian Pegawai KPK, serta terdapat penyalahan prinsip pendelegasian kewenangan didalamnya. Terakhir, akibat hukum
yang ditimbulkan yaitu penolakan dan tuntutan masyarakat terhadap kehadiran TWK.