TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DENDA TANPA SUBSIDER PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 16/Pid. Prkn/2012/PN. Ptk)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana tentang pidana denda di Indonesia dan pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana denda tanpa subsider pidana kurungan pengganti denda berdasarkan putusan Nomor: 6/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan studi kepustakaan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. keseluruhan
dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sehingga akan memudahkan pembaca memahami maksud dari tulisan penulis.
Adapun hasil dari penelitian, yaitu: (1) Perspektif hukum pidana tentang pidana denda di Indonesia, sejatinya telah lengkap dijelaskan pengaturannya dalam Pasal 10 jo Pasal 30 KUHP. (2) Berdasarkan putusan perkara Nomor:
16/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk sejatinya majelis hakim harus memperhatikan dengan baik aturan yang terdapat dalam perundang-undangan yang di mana dalam putusannya pidana alternatif pidana kurungan tidak difungsikan dengan baik sekaligus majelis kurang memperhatikan pertimbangan non yuridis mengenai kemampuan masyarakat yang akan di jatuhi pidana denda.