TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN SERTA PENJUALAN EMAS TANPA IZIN DI KAWASAN KONSESI PT. FREEPORT INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor:1346/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)

Muhammad Azhar (B111 15 172), Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Serta Penjualan Emas Tanpa Izin Di Kawasan Konsesi PT. Freeport Indonesia (perkara putusan Nomor: 1346/Pid.Sus/2018/PN.Mks). Dibimbing oleh Abd. Azis sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui beberapa permasalahan. Pertama, mengenai sejauh mana ketentuan hukum bagi pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan emas tanpa izin di kawasan konsesi. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan dan menerapkan hukuman dalam putusan terhadap perkara putusan nomor: 1346/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara data sekunder, dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, studi kasus putusan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini, serta membaca referensi buku. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diuraikan serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini menyipulkan bahwa: Pertama, ketentuan hukum bagi pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan emas tanpa izin di kawasan konsesi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian lebih lanjut pada Pasal 161 dikenakan bagi yang melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan emas tanpa izin di kawasan konsesi yang diperoleh dari pihak yang bukan merupakan pemegang IUP, IUPK atau izin. Kedua, Terdakwa dalam putusan kasus tersebut yakni Darwis bin Muhammad Boseng seharusnya dipidana karena telah melanggar ketentuan Pasal 161. Terdakwa secara terpisah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sehingga hal tersebut merupakan tindak pidana.