Sadewo, Ari (2022) ANALISIS HUKUM TERKAIT STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT YANG DIDAFTARKAN SECARA SPORADIK DI KOTA TUAL. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of cover]](/16430/1.hassmallThumbnailVersion/B022181014_tesis_23-05-2022%20cover1.png)
![](/16430/1.haspreviewThumbnailVersion/B022181014_tesis_23-05-2022%20cover1.png)
B022181014_tesis_23-05-2022 cover1.png
Download (167kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022181014_tesis_23-05-2022 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B022181014_tesis_23-05-2022 dp.pdf
Download (438kB)
![[thumbnail of full text]](/style/images/fileicons/text.png)
B022181014_tesis_23-05-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Tanah Adat yang bersifat Komunal di Kota Tual, Serta status dan kekuatan Hukum Atas Tanah AdatKomunal di Kota Tual yang didaftarkan secara Sporadik
Penelitian ini mengunakan penelitian Hukum Empiris.Lokasi Penelitian di Kota Tual yang merupakan tempat bermukimnya Masyarakat Adat Kei (Evav) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Teknik pengumpulan data, yakni wawancara dan studi kepustakaan.
Dari Hasil penelitian ditemukan (1)Hukum Larvul Ngabal merupakan Sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kota Tual yang hingga saat ini masih digunakan,Ain ni Ain sebagai falsafahhidup,Pemerintah Kota Tual mengakui sistem Hukum adat Larvul Ngabal dengan menerbitkan Perda No. 04 Tahun 2020 Tentang Ratschap, Ohoi/Finua (2) Sistem pemilikan tanah masyarakat Adat Kei di kota Tual adalah Komunal, seiring kebutuhan tanah dan bertambahnya jumlah penduduk sistem ini mulai terkikis menuju pemilikan tanah Individual. (3) Tanah Adat yang dimohonkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara saat ini hanya yang sudah menjadi kepemilikan individu, Sistem Pendaftaran Tanah sesuai PP 24 tahun 1997 tidak tercantum Tanah Adat/Ulayat sebagai Subjek pendaftaran, Namun pada Kantor Pertanahan Maluku Tenggara dalam mendaftarkan tanah Adat secara Sporadik melalui mekanisme Pendaftaran Pertama Kali dengan ketentuan Konversi diproses melalui Pengakuan Hak dan status hukumnya berubah menjadi tanah bekas Hak Adat menjadi tanah Hak Milik yang berkekuatan Hukum.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 08 Jun 2022 03:23 |
Last Modified: | 08 Jun 2022 03:23 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/16430 |