Ali, Muh Askin (2021) Title Eksekutorial Pada Grosse Akta Dalam Melakukan Eksekusi Grosse Akta Hipotek = The Executorial Title on Grosse Deed in Executing Grosse Mortgage Deed. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B11116582_skripsi_cover1.jpg
Download (213kB) | Preview
B11116582_skripsi_bab 1-2.pdf
Download (1MB)
B11116582_skripsi_dp.pdf
Download (211kB)
B11116582_skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidaknya dilakukan pengajuan eksekusi Grosse Akta Hipotek kepada pengadilan jika terdapat klausula arbitrase dan mengetahui tepat atau tidaknya putusan hakim menggunakan klausula arbitrase dan mengenyampingkan irah-irah sebagai mekanisme penyelesaian hipotek.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menganalisis jenis dan sumber bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, diperoleh langsung dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 510/Pdt.Plw/2014/Pn.Sby. Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengumpulkan informasi dari buku hukum, skripsi, jurnal, serta website yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengajuan eksekusi Grosse Akta Hipotek ke pengadilan tidak dapat dilakukan jika sebelumnya telah diatur di dalam perjanjian penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui arbitrase terlebih dahulu, karena adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal- hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”. (2) Keputusan hakim menggunakan perjanjian klausula arbitrase dan mengenyampingkan irah-irah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sudah tepat, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Keywords : Eksekusi, Grosse Akta, Arbitrase.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | S.Sos Rasman - |
Date Deposited: | 06 Jun 2022 07:33 |
Last Modified: | 06 Jun 2022 07:33 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/16387 |