Status Quo Hukum Laut Internasional Terhadap Negara-Negara Landlocked States (Perspektif Hukum Internasional) = The Status Quo of International Law of the Sea Concerning Landlocked States (International Law Perspective)

MAS MUH.NAUFAL SYAFIQ SYA’BAN HERMAYADI (B11116404), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi, “Status Quo Hukum Laut Internasional Terhadap Negara-Negara Landlocked States (Perspektif Hukum Internasional)”. Di bawah bimbingan Marcel Hendrapaty sebagai Pembimbing I dan Laode M. Syarif sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum internasional mengenai keberadaan dan akses negara-negara tidak berpantai (Landlocked States) serta bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum internasional yang mencakup hukum laut internasional mengatur mengenai keberadaan negara tidak berpantai (Landlocked States) dalam rezim internasional.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan non – hukum yang dianalisis secara kualitatif, untuk menghasilkan preskripsi.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Perkembangan hukum internasional mengenai keberadaan dan akses negara-negara tak berpantai dapat dilihat bukan pada peraturan yang bersifat umum, seperti UNCLOS 1982, dan juga telah ada dan berkembang pada peraturan khusus, seperti GATT dan Convention on Transit Trade of Landlocked States yang berupaya mengakomodir perkembangan hukum dan akses dari negara tak berpantai ke dalam praktek antar negara dengan terwujudnya kesepakatan antar negara pantai dengan negara tak berpantai, yang menjadi pengejewantahan peraturan umum dalam praktik spesifik negara. 2) dalam mengukur sejauh mana hukum internasional mengatur tentang ketentuan dan akses negara tak berpantai, hasil dari perkembangan hukum yang berupa penyusunan peraturan umum dan implementasi dalam praktiknya, kemudian dibuat kesepakatan antar negara yang bentuknya bilateral dan multilateral dan kemudian juga perkembangan atas forum dan program internasional, seperti Program Viena yang masih berproses sampai sekarang yang berupaya untuk meningkatkan efektifitas, berfungsi sebagai supervisor dalam implementasi peraturan hukum yang ada dan juga dalam praktik antar negara mengenai akses negara tak berpantai.
Keywords : Status Quo, Perkembangan Hukum Internasional, Negara tak Berpantai