ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN IZIN POLIGAMI (STUDI KASUS NOMOR 207/Pdt.G/2020/PA.Mks DENGAN NOMOR 1280 /Pdt.G/2020/PA.Mks) = Analysis of Islamic Law Against Judges' Considerations in Determining Polygamy Permits (Case Study Number 207 / Pdt.G / 2020 / PA.Mks. With Number 1280 / Pdt.G / 2020 / PA.Mks.)

ASMA (B111 16 126) Dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks. Dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks.) Dibawah bimbingan (M. Arfin Hamid) sebagai Pembimbing I dan (Achmad) sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui filosofi poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dan untuk mengetahui pendapat organisasi masyarakat Islam mengenai Izin Poligami serta untuk mengetahui dan juga menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan izizn poligami sebagaimana yang tertuang dalam putusan nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks dengan nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks.
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Undang-undang (Statue Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yan sedang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang –undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan, serta melakukan wawancara di Pengadilan Agama Makassar, Wahda Islamiyah, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Filosofi poligami dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kepuasan biologis semata, namun lebih dari itu, poligami dimaknai sebagaisolusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan sosial. Seperti adanya anak yatim yang kurang mampu, perlindungan terhadap janda yang lemah, dll. Sementara filosofi poligami menurut hukum positif lebih kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak wanita. (2) Ketentuan izin poligami yang ditetapkan dalam undang-undang sejalan dengan tujuan diberlakukannya syariat dalam Islam, yaitu untuk mencapai suatu kemaslahatan. Selain itu, kewajiban untuk mendapatkan izin poligami merupakan salah satu pengamalan dari Alqur’an yaitu bentuk ketaatan terhadap pemimpin. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Alqur’an Surah An-Nisa (4) ayat (59).. (3) Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan izin poligami di Pengadilan Agama Makassar tidak hanya mengacu kepada pemenuhan hukum positif seperti UU No. 4 tahun 2004 Tentang kekuaasan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam,tetapi juga mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadat dari perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan hukum Islam, yang memiliki tujuan untuk meraih kemaslahatan, meringankan beban dan mencegah munculnya mafsadat.
Keywords : Izin Poligami