PERLINDUNGAN HAKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas perlindungan hukum para pihak di masa pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak memuat klausul keadaan memaksa (force majeure atau overmacht) serta kebijakan berupa keringanan kepada nasabah debitur yang diberikan bank sebagai kreditur penyedia fasilitas kredit.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Analisis data yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dengan kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) hak-hak bank sebagai kreditur berupa pelunasan utang dapat diperoleh melalui asuransi, jika peristiwa tersebut ternyata tidak ditanggung oleh asuransi maka dilakukan musyawarah atau negosiasi, dari hasil tersebut kredit dari nasabah debitur akan direstrukturisasi sebagai bentuk pemberian kebijakan berupa hak keringanan dan dengan adanya restrukturisasi hak bank tetap terpenuhi. 2) Pada dasarnya bahwa kebijakan berupa keringanan yang diberikan yaitu restrukturisasi tidak membuat debitur terbebas dari utangnya, maka hanya diberikan jika mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga dan masih memiliki prospek usaha yang baik atau dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Selain itu syarat yang paling utama untuk kredit dapat restrukturisasi yaitu adanya kemauan dan iktikad baik atau kooperatif dari debitur serta dapat mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh bank.