PEMBUKAAN TAMBAK PADA KAWASAN KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan upaya dalam menegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato.
Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris atau penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang. Penelitan ini menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap kegiatan tambak di kawasan mangrove Kabupaten Pohuwato kurang optimal, karena semua kegiatan yang ada di kawasan budidaya tidak memiliki izin. Isu izin pemanfaatan kawasan mangrove tidak menjadi perhatian utama pemerintah, seperti dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013
dan Perda Nomor 9 tahun 2015 yang dikeluarkan untuk mencegah
perusakan mangrove, tidak mencantumkan izin untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk budidaya tambak dan masyarakat setempat masih menganggap bisnis tambak sebagai bisnis yang sah. 2) Upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato yaitu:
Meningkatkan pemahaman masyarakat pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Meningkatkan anggaran yang akan digunakan dalam rangka pengawasan hutan mangrove serta dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove dan menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah wajib membentuk peraturan daerah yang baru yang lebih khusus dan lebih jelas untuk mengatur mengenai ketentuan perizinan tentang pembukaan tambak di kawasan hutan mangrove.